Home Buleleng Round Up Warga Kubutambahan Tolak Pengalihan Status Tanah Bandara

Warga Kubutambahan Tolak Pengalihan Status Tanah Bandara

225
0
SHARE

Kubutambahan, Warga Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan sepakat dan secara bulat menolak rencana pengalihan status tanah yang akan digunakan sebagai lokasi Bandar Udara (Bandara), sebab tanah tersebut merupakan tanah Dwen Pura yang telah ada sejak turun temurun serta sebagai bhisama masyarakat adat.

Melalui tokoh masyarakat dan Desa Adat, warga dan seluruh komponen masyarakat di Desa Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan menolak tanah duwen pura desa menjadi tanah negara menyusul rencana pembangunan Bandara Bali Utara yang akan mengunakan tanah duwen pura, bahkan secara tegas dan bulat penolakan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan.

Kelian Desa Adat Kubutambahan Jro Pasek Ketut Warkadea usai melakukan pertemuan dengan para tokoh masyarakat dan tokoh adat menegaskan, telah memberikan kesempatan kepada pemerintah dengan tidak mengubah bhisama tanah adat duwen pura sehingga pembangunan bandara dapat dilakukan di lokasi yang telah direncanakan saat ini.”Namun pada intinya pemanfatan lahan duwen pura desa kubutambahan itu dapat di manfaatkan dengan status menjadi tanah duwen pura desa, harapan kami sebagai bentuk keyakinan dan rasa tanggung jawab bahwa tanah itu tidak bisa berubah status menjadi tanah negara,”ungkapnya.

Hal senada diungkapkan tokoh masyakat Desa Kubutambahan Ketut Arcana Dangin yang juga Kelian Pengempon Pura Penyusuan, dimana secara tegas penolakan dilakukan bila dilakukan perubahan status tanah milik Pura Desa yang mau dialihkan sebagai tanah negara.”Saya mengikuti ada paruman dan saya mendukung apa yang disampaikan bahwa tanah adat kubutambahan duwen pura tidak beralih status,”ujarnya.

Warga Desa Kubutambahan Gede Anggastia yang juga pengiat LSM di Buleleng menegaskan, Kubutambahan tidak menolak rencana pembangunan Bandara di Bali Utara, hanya saja masyarakat berharap keberadaan tanah milik Duwen Pura tidak dialihkan sebagai tanah negara sehingga bertentangan dengan bhisama.”Setuju ada bandara tapi status tanah jangan dialihkan menjadi tanah negara, jadi mohon jangan membuat konflik di Kubutambahan mari kita bersama-sama bandara ini bisa terwujud di Kubutambahan tapi situasi biar kondusif dulu,”pungkasnya.

Penegasan penolakan terhadap rencana pengubahan status tanah milik atau duwen Pura Desa Adat Kubutambahan oleh Pemeritah berkaitan dengan pembangunan Bandara juga disampaikan sejumlah tokoh lainnya di Desa Kubutambahan.

”Tanah duwen pura ini saya tidak setuju menjadi tanah negara agar tetap menjadi duwen kubutambahan,”

”Sebagai ketua pecalang saya menolak status tanah menjadi tanah milik negara, yang jelas tanah desa pakramanan saya tidak setuju jadi tanah negara silakan jadi bandara tapi jangan sampai merubah status tanah,”

”Saya kelian subak abian tidak setuju kalau ada bandara sampai merubah status tanah menjadi tanah negara, karena ini adalah warisan dari leluhur,”

”Mohon supaya ada perhatian jangan tanah duwen pura jangan menjadi hak negara,

”Saya sangat antusias dan menerima asalkan tanah tidak berubah status, hanya itu permintaan saya, saya mewakili masyarakat Kubutambahan,”

Sementara, dalam pertemuan yang dilakukan sejumlah tokoh masyarakat dan desa adat pada Kamis 8 Oktober 2020 di salah satu rumah tokoh masyarakat Desa Kubutambahan ditegaskan tiga point pernyataan sikap, dimana seluruh komponen masyarakat dan penyusung Pura Desa Kubutambahan, Krama Desa Adat, Kelian Banjar Adat, Kerama Desa Latan, Kerama Desa Sampingan di Desa Adat Kubutambahan pada point pertama tetap mendukung adanya Bandara Baru Bali Utara di Singaraja.

Pada point kedua surat pernyataan yang ditandatangani warga juga disebutkan mendukung pemanfaatan lahan desa atau tanah duwen pura Desa, Desa Adat Kubutambahan sebagai lokasi Bandara dengan ketentuan tidak merubah status tanah Duwen Pura menjadi tanah negara. Serta pada point ketiga berharap agar pernyataan warga itu menjadi perhatian secara serius.

Menurut rencana, surat pernyataam tersebut akan disampaikan kepada pemerintah secara langsung, sebab dari sejumlah pertemuan yang telah dilakukan dengan melibatkan Gubernur Bali maupun Bupati Buleleng terkesan adanya upaya pemaksaan untuk mengalihkan status tanah duwen pura itu menjadi tanah negara.(tha/ags)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.