Home Buleleng Round Up Tolak Tower Bali Crossing MMDP Buleleng Menghadap Menteri Kehutanan

Tolak Tower Bali Crossing MMDP Buleleng Menghadap Menteri Kehutanan

63
0
SHARE

Banyuasri, Majelis Madya Desa Pakraman, MMDP Kabupaten Buleleng bersama PHDI Bali belum lama ini menghadap menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.

Tujuannya tak lain dan tak bukan untuk menyampaikan penolakan atas rencana pembangunan tower setinggi 376 meter di kawasan pura Segara Rupek di desa desa Sumber kelampok Kecamatan Gerokgak. Keberangkatan MMDP Buleleng ke Jakarta bersama Ketua PHDI Bali serta instansi terkait lainnya seperti kadis Lingkungan Hidup, Kadis Perhubungan dan Kepala Bappeda serta instansi terkait lainnya. Sedangkan MMDP diluar Buleleng yang turut serta masing-masing MMDP Jembrana dan MMDP Tabanan.

Ketua MMDP Kabupaten Buleleng Dewa Putu Budarsa di ruang kerjanya Senin (16/04) menjelaskan MMDP Buleleng bersama PHDI bali tetap menolak pembangunan tower di kawasan pura Segara Rupek. Hal ini bertentangan dengan bisama PHDI tentang jarak pembangunan yang diperkenankan. Untuk itu pihaknya menghadap Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan RI tanggal 6  April lalu. Mereka diterima Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, Ary Sudijanto. “Secara kasat mata kita lihat pembangunan tower sangat dekat sekali dengan pura segara rupek. Menurut bisama PHDI jarak pembangunan sekitar 2 kilometer dari pura. Ini jelas tidak sesuai dengan bisama maka kami nyatakan pembangunan tower melanggar bisama dari PHDI”, ungkapnya.

Sementara itu ketua PHDi bali Gusti Ngurah Sudiana menyampaikan alasan penolakan diantaranya pertama, pembangunan tower setinggi 376 meter berada di dalam radius kesucian Pura Segara Rupek, yakni sekitar 300 meter. Sementara, radius yang boleh dibangun tower tersebut adalah di luar 2 km dari titik pura tersebut. Kedua, kepercayaan Umat Hindu mengenai cerita rakyat tentang Mpu Sidi Mantra yang bermakna bahwa apabila Pulau Jawa dan Bali disambungkan, maka akan terjadi malapetaka buat warga Bali. Adapun dasar hukum yang mendasari penolakan diantaranya  Perda Nomor 9 Tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Buleleng pasal 14 ayat 3 tentang jaringan transmisi tenaga listrik, yang terdiri atas: pengembangan jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi (Sutet) yang melintasi Kecamatan Gerokgak, Seririt, Busungbiu, setelah melalui kajian, dalam pasal 24 ayat 1 huruf a menyatakan Kawasan Tempat Suci sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b, meliputi Kawasan Radius Kesucian Pura Dang Kahyangan.(ags)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.