Home Buleleng Round Up Penuhi Syarat Pengadaan, BPBJ Sosialisai Pejabat Fungsional

Penuhi Syarat Pengadaan, BPBJ Sosialisai Pejabat Fungsional

37
0
SHARE

Banjar Tegal, Untuk memenuhi syarat pengadaan yaitu dilakukan oleh Pejabat Fungsional, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Buleleng menggelar sosialisasi.

Sesuai dengan Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, pokja pemilihan dan pejabat pengadaan wajib dijabat oleh  pejabat fungsional pengelola barang/jasa (Jafung PBJ) selambatnya tanggal 21 Januari 2021. Dengan demikian, Pemkab Buleleng berupaya untuk memenuhi persyaratan agar pengadaan barang/jasa kedepanya berjalan optimal. Sebagai langkah awal, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Buleleng menggelar sosialisasi bertempat di Ruang Rapat Gedung Unit IV Setda Buleleng dengan mengundang perwakilan seluruh SKPD di lingkup pemkab Buleleng Selasa 28 Juli 2020.

Sejauh ini, Pemkab Buleleng hanya memiliki satu pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa. Sehingga dirasa kurang optimal untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa se-kabupaten Buleleng.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Buleleng Made Suwitra Yadnya mengungkapkan setelah dihitung, idealnya Buleleng memiliki 70 pejabat fungsional PJB. “Dari kebutuhan 70 orang tersebut, hasil pendataan kami ada 34 orang yang memenuhi syarat. Setelah dievaluasi ada 28 orang yang memenuhi syarat dari jenjang pendidikan, karena harus S1 dan golongan III. Kemudian yang bersedia ada 14 orang yang juga sudah melengkapi portofolionya untuk diusulkan ke fungsional pengadaan,”ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan Kabag PBJ Suwitra Yadnya, pejabat fungsional nantinya harus mengikuti uji kompetensi PBJ yang dilaksanakan oleh LKPP di Jakarta. “Harapan kami 14 orang ini bisa terpenuhi, tapi dari kebutuhan memang ini belum maksimal sehingga 14 orang lagi kita sudah dorong melalui pimpinan SKPD-nya agar bisa diusulkan menjadi pejabat fungsional,”ungkapnya.

Hal tersebut juga ditegaskan Sekda Buleleng Gede Suyasa. Pihaknya mendorong pejabat pengadaan yang sebelumnya dilakukan oleh tenaga administrasi agar dialihkan menjadi pejabat fungsional pengadaan. “Dari sisi kompetensi mereka sudah memiliki sertifikat, yang jadi masalah adalah status kepegawaiannya harus menjadi pejabat fungsional, jadi mereka fokus mengerjakan PJB,”bebernya.(ags)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.