Home Buleleng Round Up Penolakan Status Tanah Untuk Bandara Kubutambahan Picu Perlawanan

Penolakan Status Tanah Untuk Bandara Kubutambahan Picu Perlawanan

111
0
SHARE

Kubutambahan, Penolakan status lahan tanah milik Duwen Pura Desa Adat Kubutambahan menjadi tanah negara memicu perlawanan dari warga setempat, bahkan sejumlah baliho mulai dipasang, khususnya di wilayah Dusun Kubu Anyar Desa Kubutambahan.

Sejumlah baliho bergambar peta lokasi rencana Bandar Udara Bali Utara dengan bagan skema HGB atas milik Desa Adat Kubutambahan serta sejumlah kalimat berkaitan dengan penolakan yang dilakukan dengan atas nama tanah duwen pura, sejak Minggu 11 Oktober 2020 mulai terpasang di sejumlah sudut tempat di Dusun Kubu Anyar Desa Kubutambahan, bahkan aksi pemasangan itu ditengarai berkaitan dengan munculnya dugaan penyimpangan pengelolaan lahan tanah desa atau tanah duwen pura hingga memunculkan aksi penolakan untuk mengubah status tanah menjadi tanah negara.

Selain pemasangan baliho, juga beredar lembaran petisi Desa Adat Kubutambahan tertanggal 8 Oktober 2020 yang berisikan delapan point pernyataan sikap berkaitan dengan keberadaan sejumlah tanah desa adat dan dukungan untuk pembangunan Bandara mengunakan lahan milik Desa Adat Kubutambahan.

Koordinator Aksi, DR. Sudjana Budhi bersama sejumlah warga di Desa Kubutambahan mengatakan, warga desa adat Kubutambahan menyatakan sikap untuk mendukung sepenuhnya kehadiran Bandara Bali utara di tanah duwen pura sebagai lahan peruntukkan bandara, sebab Desa Adat tidak akan dirugikan oleh pemerintah. ”Ada teleconfrence dengan menteri berkembangan situasi karena duwen pura itu bermasalah diberi solusi oleh pemerintah, dan diberi solusi oleh kementrian agraria yaitu untuk menggunakan UU no 2 tahun 2012. Dengan undang-undang itu dua-duanya jalan pembangunan bandara jalan, desa adat aman karena nanti persoalan akan ditugaskan oleh pemerintah,”ungkapnya.

Sudjana Budhi berharap kepada pucuk pimpinan Desa Adat Kubutambahan untuk mengelar paruman agung berkaitan dengan rencana pemanfaatan tanah Duwen Pura Desa Adat Kubutambahan untuk lahan bandara, sebab tanah duwen pura saat ini masih menjadi permasalahan.”Karena begitu saya mohon kepada JP ayo kita rapatkan, karena usul saya adalah ayo rapat, ayo paruman apakah kita mengikuti saran pemerintah apa tidak kita akan voting,”ujarnya.

Kelian Desa Adat Kubutambahan, Jro Pasek Ketut Warkadea menegaskan telah bulat agar pemanfaatan lahan untuk bandara yang mengunakan tanah duwen Pura Desa Adat Kubutambahan tidak mengubah status menjadi tanah negara. ”Karena itu adalah amanat dari awig-awig kita punya komponen sudah sepakat jangan sampai beralih tanah,”tuturnya.

Kelian Desa Adat Kubutambahan Warkadea juga menempuh jalur hukum berkaitan dengan sejumlah tudingan yang terpasang pada sejumlah baliho di beberapa titik di Dusun Kubu Anyar ke Mapolres Buleleng dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik. ”Nama saya dicemarkan, seolah-olah saya menggelapkan uang, yang kedua ada sangkaan saya membuat hutang, sedangkan hutang itu adalah kredit dari PT Pinang dengan pihak bank,”tuturnya.

Selain di baliho, pernyataan melalui petisi yang ditandatangani Sudjana Budhi bersama Ketut Ngurah Mahkota, Gede Sumenasa, Jro Petengen Ketut Winasa dan Kadek Agus Setiadi juga menyebutkan, warga desa adat telah mendapatkan informasi bahwa tanah duwen pura telah dijadikan SHGB dan telah dipergunakan sebagai jaminan Bank didalam dan diluar negeri dengan total nilai 1.4 Triliun rupiah, yang menurut investor, telah mendapatkan rekomendasi dari Jro Pasek  Warkadea untuk merealisasikan pinjaman Bank, sehingga lahan duwen pura berpotensi dilelang Bank.

Pada bagian lain di petisi itu juga disebutkan mewakili 106 dadia di desa adat Kubutambahan mendesak Jro Pasek Warkadea untuk mendengarkan aspirasi dan mendesak Jro Pasek Warkadea, untuk searah mempergunakan acuan Umdang Undang Nomor 2 Tahun 2012, bahkan sebagai warga desa Adat Kubutambahan menuntut tanggung jawab penuh Jro Pasek Warkadea baik sebagai Bendesa maupun sebagai pribadi, untuk bertanggung jawab apabila Bandara Bali utara tidak dapat dihadirkan di lahan adat duwen Pura desa Kubutambahan.(tha/ags)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.