Home Buleleng Round Up Pemkab Buleleng Siapkan Rencana Aksi Atas Temuan BPK

Pemkab Buleleng Siapkan Rencana Aksi Atas Temuan BPK

86
0
SHARE

Paket Agung, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menyiapkan rencana aksi terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akibat belum terealisasinya target Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Buleleng tahun 2018 dan juga sejumlah kebocoran pada sektor pajak tersebut.

Meski mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemkab Buleleng, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan catatan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng lebih optimal dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak.

Beberapa catatan dari BPK itu diantaranya realisasi target Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Buleleng tahun 2018 yang hanya mencapai 89,6 persen akibat penagihan piutang pajak daerah belum dilakukan secara intensif sesuai dengan ketentuan termasuk adanya temuan kebocoran sumber pendapatan lain dari sektor pajak.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng, Dewa Ketut Puspaka, Selasa siang usai Sidang Paripurna Pemandangan Umum Fraksi di DPRD Buleleng mengatakan, menyikapi temuan dan catatan BPK tersebut, Pemkab Buleleng telah menyiapkan rencana aksi untuk menyelesaikan sejumlah temuan itu.

Sekda Buleleng Dewa Puspaka mengakui akan tuntas untuk melakukan perbaikan atas temuan BPK tersebut, meski nantinya harus bersinggungan dengan ranah hukum dengan melibatkan Kejaksaan.”Dulu banyak sekali hambatan kita piutang yang belum terbayar, dengan rencana aksinya sekarang itu sudah ditindak lanjut, termasuk kemungkinan kita melibatkan hukum. Jangan kita alergi mendapatkan temuan-temuan yang penting itu untuk meningkatkan produktifitas daerah akan kita sikapi. Kalau itu kekurangan kita akan perbaiki dan jika sudah sempurna pun kita akan tingkatkan kesempurnaannya. Jangan dipolitisir,”ujarnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK menyebutkan, dari 641 wajib pajak (WP) berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), diketahui ada 29 hotel sudah memiliki izin operasi, namun belum ditetapkan sebagai wajib pajak sehingga tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), demikian juga disebutkan, dari 424 wajib pajak restoran, 13 restoran sudah memiliki izin operasi namun belum ditetapkan sebagai wajib pajak restoran sehingga tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) yang kemudian berbuntut, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Buleleng belum bisa melakukan pemungutan pajak hotel dan restoran, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2011.(tha/ags)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.