Home Buleleng Round Up Musyawarah Ganti Rugi Lahan Shortcut Digelar Warga Enggan Lakukan Gugatan

Musyawarah Ganti Rugi Lahan Shortcut Digelar Warga Enggan Lakukan Gugatan

22
0
SHARE

Banjar Tegal, Bertempat di gedung wanita Laksmigraha Singaraja Kamis ((06/12) berlangsung musyawarah ganti kerugian pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum jalan baru batas kota singaraja-mengwitani Kabupaten Buleleng Propinsi Bali.

Duapuluh dua orang pemegang hak atas tanah dipanggil satu persatu untuik diajak bermusyawarah dalam satu meja bundar soal ganti rugi yang mereka terima. Warga masyarakat dari desa Pegayaman ini dikelompokkan menjadi empat kelompok dipandu oleh seorang staf dari BPN Buleleng. Selanjutnya warga yang tanahnya terkena proyek pembebasan lahan jalan baru batas kota singaraja-mengwitani menerima sebuah amplop yang berisikan gambar lahan dan besarnya ganti rugi yang mereka terima.

Pengamatan reporter radio Guntur di lapangan secara umum warga tidak emmpersoalkan tentang ganti rugi tersebut. Hanya saja ada permintaan warga agar lahan mereka yang tersisa dibebaskan oleh pemerintah mengingat sisa lahan itu tidak bisa lagi dimanfaatkan. Seperti diungkapkan Gusti Made Dana, salah seorang ahli waris. Menurutnya lahan miliknya seluas 30 are terkena pembebasan lahan pada bagian tengah seluas 11 are, Kondisi ini menjadikan sisa lahan tanggung untuk dikelola.  Untuk itu ia berharap agar sisa lahan miliknya dibebaskan sekalian.

Saat ditanya mengapa kondisi ini baru disampaikan padahal sudah diberikan kesempatan dengan tenggang waatu yang cukup , Gusti Made Dana yang kini berdomisili di desa Padangbulia mengatakan bahwa pada saat pengumuman  yang dicantumkan bukanlah peta bidang sehingga ia mengaku kurang paham. Pun demikian ia mengaku tidak akan melakukan gugatan. “Proses menggugat kan ribet seolah-olah nanti saya di cap menghambat pembangunan. Saya tidak menempuh apa-apa. Saya akan koordinasikan bersama teman-5teman jika tidak ada upaya apa-apa saya akan iklaskan saja”,ujarnya.

Dikonfirmasi atas kenyataan itu kepala BPN  Buleleng Gusti Ngurah Pariatna Jaya mengatakan pihaknya telah melakukan langkah sesuai prosedur. “Kita sudah lakukan pengukuran, selanjutnya kita sudah rapatkan, tanah-tanah sisa sudah kita konfirmasi pada pemiliknya dan kepala dusun dan hasilnya diumumkan dibalai desa. Kalau ada keinginan tanah sisa itu untuk di bebaskan disitulah tempatnya yang bersangkutan menyampaikan keberatannya. Karana tidak ada maka kami lanjutkan dengan menurunkan tim penilaian. Yang bisa dilakukan adalah meminta kepada Dinas PUPR provinsi sebagai pemilik jalan tersebut”,ungkapnya.

Sebelumnya petugas appraisal Heri dari Sih Wiriadi and Partner menjelaskan beberapa pertimbangan sebagai dasar pembayaran ganti rugi lahan. Untuk masa tunggu hingga pembayaran riil akan dihitung dari bunga bank deposito minimal tiga bulan.

Kadis PUPR Buleleng Ketut Suparta Wijaya menjelaskan dana untuk pembebasan lahan bersumber dari APBD Buleleng sebesar 10 miliar rupiah dan APBN sebesar 15 miliar rupiah.

Ditempat yang sama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, PPTK badan jalan Nasional Made Payun Astapa mengatakan melalui sistem kontrak design and built hingga kini rekanan belum melaksnakan pembangunan fisik. Mereka baru melaksanakan tahap persiapan sejak 9 Nopember hingga pertengahan Desember mendatang. Tujuh hari setelah musyawarah dan setelah dilakukan pembayaran baluhan rekanan bisa menggarap pekerjaan pada lokasi lahan milik warga yang sudah dibayar.(ags)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.