Home Buleleng Round Up Komisi III DPRD Buleleng Usulkan Penundaan Kenaikan Pajak

Komisi III DPRD Buleleng Usulkan Penundaan Kenaikan Pajak

83
0
SHARE

Paket Agung, Komisi III DPRD Kabupaten Buleleng mengusulkan untuk penundaan kenaikan pajak daerah yang dirasakan menjadi beban dan memicu adanya gejolak di masyarakat dan meminta untuk dilakukan peninjauan kembali.

Penyesuaian nilai jual obyek pajak (NJOP) atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) itu merupakan tindak lanjut dari perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2013, tentang PBB P2 yang diberlakukan Pemerintah Kabupaten Buleleng menuai berbagai protes, sehingga diharapkan penyesuaian itu ditunda untuk sementara waktu.

Penegasan itu diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Buleleng Putu Tirta Adnyana, Selasa siang usai menerima perwakilan warga Desa Anturan di DPRD Buleleng, dimana Anggota Fraksi Partai Golkar Tirta Adnyana meminta Pemkab Buleleng untuk menunda penyesuain pajak berdasarkan perhitungan tim appraisal terhadap NJOP di Buleleng.

Anggota DPRD Buleleng Tirta Adnyana menegaskan, dengan penundaan yang akan dilakukan tentunya akan memberikan resiko terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Buleleng, namun penundaan menjadi pilihan untuk mengantisipasi timbulnya gejolak di masyarakat. “Kita harus berani mengambil resiko, daripada masyarakat bergejolak siapa yang mau? Tunda dulu biar ini selesai, terlambat juga tidak masalah. Karena saya melihat dari APBD 2018 Kenaikan PBB tidak 100 persen. disana saya melihat tidak ada kenaikan NJOP berarti pajaknya tidak terlalu besar naik. Kalau NJOP nya dinaikkan pajaknya harus besar tapi kenapa PBB nya kecil, itu masalahnya. Itu harus dikaji lagi,”terangnya.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Desa Anturan I Made Budi Arsana yang meminta agar pemerintah lebih mengedepankan keinginan masyarakat sehingga meminta penyesuaian tarif pajak tersebut dikaji dan ditunda.

Berdasarkan penyesuaian nilai jual obyek pajak (NJOP) atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang diberlakukan mulai tahun 2019 tersebut terjadi sejumlah perubahan pembayaran pajak yang dilakukan masyarakat, bahkan kenaikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tersebut mencapai enam kali lipat dari pajak sebelumnya.(tha/ags)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.