Home Buleleng Round Up Datangi DPRD Buleleng, Warga Anturan Protes Kenaikan Pajak

Datangi DPRD Buleleng, Warga Anturan Protes Kenaikan Pajak

110
0
SHARE

Paket Agung, Kenaikan pajak akibat penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Kabupaten Buleleng dirasakan sangat memberatkan masyarakat termasuk Warga di Desa Anturan yang memprotes kenaikan pajak dengan mendatangi DPRD Buleleng.

Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Kabupaten Buleleng berdampak pada kenaikan nilai pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB P2), bahkan  kenaikan pajak tersebut menjadi beban bagi masyarakat, sehingga masyarakat mengajukan keberatan atas kenaikan yang terjadi dengan menyampaikan aspirasinya ke DPRD Buleleng, seperti yang dilakukan warga Desa Anturan melalui Kepala Desa Anturan I Made Budi Arsana bersama Kelian Desa adat Anturan Ketut Mangku dan Ketua Kertha Desa Made Suwinaya serta perwakilan masyarakat Ketut Supandra menyampaikan aspirasi masyarakat Desa Anturan atas kenaikan pajak tersebut kepada Komisi III DPRD Buleleng yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Buleleng Ketut Susila Umbara.

Ketut Supandra mengungkapkan atas kenaikan pajak yang dilakukan Pemkab Buleleng berharap para Wakil Rakyat di Kabupaten Buleleng menyikapi kondisi kenaikan pajak yang menjadi beban tersendiri bagi masyarakat di Buleleng.

Hal senada diungkapkan Kelian Desa Adat Anturan Ketut Mangku dan Ketua Kertha Desa Made Suwinaya. Dimana dengan naiknya pajak saat ini menjadi beban yang sangat berat bagi masyarakat yang berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat sehingga harus disikapi secara serius.

Menyikapi kondisi itu, Wakil Ketua DPRD Buleleng Ketut Susila Umbara mengatakan akan menyikapi aspirasi masyarakat atas kenaikan pajak di Buleleng, bahkan DPRD Buleleng juga telah membuat kajian, namun demikian hal itu akan masih dilakukan pembahasan sehingga masyarakat diharapkan untuk menunggu hasil yang dicapai.

Menurut rencana, hari ini, Komisi III DPRD Kabupaten Buleleng akan mengajak Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) untuk duduk bersama menyikapi aspirasi masyarakat atas kenaikan pajak tersebut.(tha/ags)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.