Home Buleleng Round Up Dana Kampanye Pemilu 2019 Wajib di Laporkan

Dana Kampanye Pemilu 2019 Wajib di Laporkan

12
0
SHARE

Lovina, Pengunaan dan pemasukan anggaran atau dana kampanye pada Pemilu 2019 wajib dilaporkan masing-masing calon legeslatif, calon DPD, presiden dan wakil presiden memalui Tim Pemenangannya ke penyelenggara pemilu.

Hal itu terungkap dalam sosialisasi dana kampanye yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buleleng jumat siang di Hotel Banyualit Lovina, dimana Caleg melalui Partai Politik, calon DPD maupun Calon Presiden dan Wakil Presiden melalui Tim Pemenangannya diwajibkan melaporkan dana kampanye yang akan dimanfaatkan dalam Pemilu 2019.

Komisioner KPU Buleleng Gede Sutrawan usai memberikan sosialisasi itu mengatakan, pelaporan dana kampanye Pemilu 2019 wajib dilakukan masing-masing parpol, hal itu dimaksudkan untuk transparansi pengunaan anggaran atau dana selama melakukan kampanye. “Dana kampanye ini kewajiban anggota partai politik melaporkan secara accountable dana untuk kampanye. Dilakukan secara transparan jujur dan kami telah memberikan aplikasi khusus untuk memudahkan partai politik untuk menginputkan data dari caleg ke partai politik sehingga tinggal di tandatangani dan di serahkan kepada KPU Buleleng”,ungkapnya.

Komisioner KPU Buleleng Sutrawan mengatakan, selain melakukan sosialisasi dalam kegiatan yang berlangsung sehari itu juga dilakukan Bimbingan secara teknis atau Bimtek terkait dengan pengunaan aplikasi pelaporan dana kampanye dari masing-masing para Caleg ke Parpol dan Parpol selanjutnya ke KPU Buleleng.

Dalam dana kampanye itu, KPU mengatur besaran penerimaan dana yang sesuai peraturan perundang-undangan, dimana dana kampanye yang bisa disumbangkan dari setiap pihak telah diatur besarannya dalam pasal 331 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Undang-Undang tersebut membatasi sumbangan dana kampanye perseorangan maksimal Rp 2,5 miliar, sedangkan sumbangan dana kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan usaha nonpemerintah tidak boleh melebihi Rp 25 miliar.

Sementara itu, sumbangan dana kampanye untuk calon anggota DPD yang berasal dari perseorangan dibatasi maksimal Rp750 juta. Sedangkan sumbangan dana kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah dibatasi paling banyak Rp1,5 miliar. Hal ini diatur dalam Pasal 333 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemilu.

Kampanye pemilu 2019 sendiri akan dimulai pada 23 September 2018 dan berakhir pada 13 April 2019, sehingga KPU Buleleng mengingatkan kepada partai politik peserta Pemilu teah menyerahkan Dana Kampanye itu pada 23 September hingga pukul 18.00 wita.(ags)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.