Home Buleleng Round Up Bupati Pertanyakan Dasar Hukum Penahanan Kades Dencarik

Bupati Pertanyakan Dasar Hukum Penahanan Kades Dencarik

13
0
SHARE

Banjar Tegal, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana mengaku belum tahu landasan hukum sebagai dasar penahanan Kades Dencarik Made Suteja.

Pernyataan itu disampaikan Bupati Agus Suradnyana menanggapi pertanyaan wartawan atas sikap Pemkab terkait penahanan Kades Dencarik Made Suteja. Pass demikian sapaan akrab bupati Agus Suradnyana meminta kepada para kades untuk tidak risau terhadap pemanfaatan dana desa. Mengingat landasan hukumnya sudah jelas dan harus diikuti dengan baik. Pass yang baru saja sembuh pasca kecelakaan yang dialaminya di Denpasar mengaku belum tahu pelanggaran yang dilakukan oleh Kades Dencarik. Sebagai induk, dirinya harus melindungi  para kades jika kades Dencarik berada pada koridor yang benar. Sebab pemanfaatan dana tersebut telah didampingi dari awal oleh Camat, PMD. Bahkan pembinaan regular sudah dilaksanakan oleh Inspektorat.”Sampai saat ini saya belum tahu apa dasar hukum kesalahan atau kerugian negara yang ditimbulkan oleh Perbekel. Apakah karena APBDesnya, pemakaian PAD nya. Yang jelas sebagai kepala daerah saya harus melindungi kalau kepala desa saya sudah berqada pada koridor-koridor yang telah ditentukan klarena kan telah didampingi dari awal, ada camat ada PMD. JIka dlaam koridor itu telah dilakukan dengan baik tapi masih ada kesalahan yang dituduhkan amka saya siap sebagai pencari jalan keluar.,”ungkapnya . Namun jika ada perbuatan diluar dasar hukum yang telah ditetapkan Pass mengaku  tidak bisa ngomong apa, karena ini kan ranah hukum

Ditanya  apakah bupati akan memberikan bantuan hukum kepada kades Dencarik Made Suteja, Bupati Agus Suradnyana mengaku maish menunggu perkembangan lebih lanjut sambil berkonsultasi dnegan bagian hukum setda Buleleng.

Ditempat terpisah Kepala Inspektorat Buleleng Putu Yasa mengakui jika pihaknya telah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pemanfaatan APBDes Dencarik tahun 2015 . Dari pengawasan itu ditemukan adanya Silpa yang bergulir pada tahun berikutnya yakni 2016. Ditemukan adanya  PAD yang tidak dibukukan dan langsung dimanfaatkan untuk pembelian lahan, perbaikan infrastruktur serta pemanfaatan lainnya. Pun demikian semua transaksi pemanfaatan dana  telah ada bukti fisik seperti lahan yang digunakan untuk perluasan kantor desa serta infrastruktur lainnya sehingga tidak ada kewajiban untuk mengembalikan dan cukup dengan perbaikan administrasi.

(Wir)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.