Home Buleleng Round Up Berdayakan Potensi Laut Buleleng Godok Ranperda Bendega

Berdayakan Potensi Laut Buleleng Godok Ranperda Bendega

19
0
SHARE

Paket Agung, Potensi laut Buleleng mulai dilirik untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan.

Keterbatasan kewenangan dalam mengelola pesisir sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 23 tahun 2014 tidak menjadi sandungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan khususnya masyarakat pesisir. Demikian disampaikan ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI Bali  I Nengah Manumudhita saat menjadi narasumber pada penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola atau desiminasi di ruang rapat gabungan komisi DPRD Buleleng Rabu (05/12). Menurutnya panjang pantai Buleleng hingga 154 kilometer sangat berpotensi untuk diatur sehingga kehidupan nelayan bisa meningkat. Dibutuhkan sebuah aturan berupa Peraturan Daerah, Perda yang mengatur tentang kehidupan para nelayan sebagaimaan diatur oleh kearifan local Bali dan adat berupa bendega.

Ketua HNSI Bali  I Nengah Manumudhita menambahkan Pemerintah Propinsi Bali telah memiliki Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Bendega. Perda ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada para nelayan saat beraktifitas di kawasan pesisir.  Dalam pengamatannay tidak sedikit nelayan yang kesulitan hanya untuk memarkir jukung mereka. Lahirnya perdda Bendega di kabupaten Buleleng akan memberikan nilai tawar bagi para nelayan serta mengembalikan konsep Tri Hita Karana.

Ketua bapem Perda DPRD Buleleng Gede Suradnyana mengakui bahwa ranperda ini telah masuk dalam program legislasi daerah, Prolegda DPRD Buleleng dan merupakan inisiatif dewan. “Kita dapat melindungi kesejahteraan mereka jadi tangkapan ikan bisa meningkat, menghindari mereka dari penggusuran”,ungkapnya.

Desiminasi yang dipandu tim ahli hukum DPRD Buleleng Wayan Rideng juga menghadirkan sejumlah komponen diantaranya mahasiswa hukum Unipas, Undiksha serta sejumlah kelompok bendega di Buleleng. Dekan Hukum Unipas Nyoman Surata mengatakan dari hasil penelitian yang dilakukan tampaknya dibutuhkan adanya komponen yang dapat melindungi kepentingan para nelayan. Salah satunya berupa aspek hukum.(ags)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.